LUWU UTARA-Pantau Terkini.co.id.Luwu Utara telah  melahirkan 7(tujuh)Ranperda baru ,Menurut Kasubag Humas Luwu utara Ibu Saras saat di hubungi lewat telepon bahwa Penetapan Ranperda menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD yang di hadiri oleh Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani S.IP, M.Si, Ketua DPRD Kab. Luwu Utara Mahfud Yunus, MM para pimpinan OPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara (Jumat, 16/06/2017).

Ada 9 Ranperda yang telah di bahas pada bulan April lalu yang akan ditetapkan menjadi 7 Perda yaitu :
1. Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum
2. Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu
3. Ranperda tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak
4. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang
5. Ranperda tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Ranperda tentang Penyertaan  modal pada BUMN dan Bank SulselBar.

Dalam Sambutannya, Indah mengatakan Ketujuh Ranperda tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang telah di atur  dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri No.20 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Tetapi ada 4 Ranperda lainnya yang belum bisa ditetapkan yaitu : Ranperda tentang retribusi jasa umum, Ranperda tentang jasa usaha, Ranperda tentang retribusi perizinan tertentu dan Ranperda tentang Pembentukan Kec. Baebunta Selatan, Kec. Sabbang Selatan dan Kec. Sukamaju Selatan, dikarenakan tahapan dan persyaratan teknis pembentukan perda terkait retribusi dan pembentukan wilayah lebih lama dibanding dengan perda lainnya sehingga belum rampung secara keseluruhan.
Selain itu, Sebagai Daerah Otonom mempunyai wewenang untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sejatinya dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk penambahan pendapatan asli daerah, maka dibentuklah "Perusda Simpurusiang".

“Saya  berharap dengan ditetapkannya 7(tujuh) Perda ini dapat membawa efek yang positif bagi seluruh masyarakat, terkhusus untuk para Pimpinan SKPD agar kiranya dapat mensosialisasikan 7(tujuh) Perda tersebut agar bisa diterapkan oleh masyarakat sehingga Pemerintahan Luwu Utara lebih mengedepankan 3(tiga) Pilar utama tata kelola pemerintahan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif,”harap Indah

Penulis:Hms/Suardi
Editor:Muhlis
div.Section1 {page:Section1;} -->