MALILI-Pantau Terkini.co.id.Meskipun status kepegawaian Penyuluh Keluarga Berencana(PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) telah ditarik ke pusat, namun Bupati Luwu Timur, H. Muh Thorig Husler tetap berjanji bahwa pemerintah akan memperhatikan dan memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan bagi para Penyuluh Keluarga Berencana yang masih berstatus Tenaga Upah Jasa. 

Menurutnya para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Pekerja Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) telah menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi persoalan dari bonus demografi atau ledakan penduduk yang setiap saat bisa saja terjadi.

Hal tersebut di sampaikan Bupati Luwu Timur, H. Muh. Thorig Husler usai dirinya mengukuhkan 27 orang Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPC IPeKB) Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2017-2022 di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur Malili, Rabu (23/08/2017)

Husler juga menjelaskan bahwa negara yang pertumbuhan jumlah penduduknya tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, jumlah penduduk yang tidak terkendali juga akan mengakibatkan permasalahan mulai dari ancaman pemukiman, lapangan kerja, keamanan dan gizi buruk.

Dikukuhkannya Pengurus DPC IPeKB Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyukseskan dan mengembangkan program KB di Luwu timur. 

"Program Keluarga Berencana dikabupaten Luwu Timur Harus sukses". Tegas Husler.

Ketua Umum DPC IPeKB Kabupaten Luwu timur yang baru dilantik, Sufi'i,  juga berkomitmen untuk tetap bahu membahu bersama pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam upaya mengendalikan ledakan penduduk.

"kami akan tetap berada di lini terdepan dalam mengemban tugas kami meskipun status kepegawaian kami telah beralih kepusat." katanya saat menyampaikan sambutan. 

Peran PKB/PLKB dalam pengendalian laju penduduk masih dianggap sangat penting oleh pemerintah, mengingat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

Jumlah penduduk yang semakin bertambah sementara luas wilayah yang tidak bertambah jelas akan menjadi masalah tersendiri jika tidak diantisipasi. (mad/ hms/suardi)