TORAJA UTARA-Pantau Terkini.co.id.LSM Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Toraja Utara kembali mempertanyakan akan sikap Pemerintah Toraja Utara yang dinilai mendiamkan dan tidak segera mengambil tindakan berkenaan penggajian atau pembayaran honor beberapa tenaga kontrak dilingkup Dinas Pendidikan tahun anggaran 2016 lalu.

Sampai saat ini  kami melihat tidak adanya respon dan inisiatif Pemerintah Toraja Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan Toraja Utara untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian gaji beberapa tenaga kontrak tahun 2016, dimana LP-KPK Toraja Utara mendapatkan beberapa nama yang dibayarkan honornya dari APBD Tahun 2016.
 Nama-nama tersebut belum melaksanakan tugas sejak Januari sampai Desember 2016 serta ada yang baru masuk bekerja bulan oktober 2016 dan sudah di bayarkan honornya selama 9 bulan setara dengan para tenaga honor yang melaksanakan tugas mulai dari Januari sampai Desember, papar Sekretaris KOMCAB LP-KPK, selasa 08/08/2017.

Ini jelas sudah menyalahi aturan dalam tata kelola administrasi dan keuangan daerah, terang Widian sebagai Sekretaris KOMCAB LP-KPK Toraja Utara, dan sampai sekarang juga dinas Pendidikan sudah membayarkan honor tenaga kontrak untuk tahun anggaran 2017 selama 5 bulan tapi tindakan dan sikap Pemerintah Toraja Utara belum ada terhadap permasalahan tersebut.

Ditambahkannya lagi ,bahwa selain kesalahan pembayaran honor tenaga kontrak yang belum melaksanakan tugas itu juga kami pertanyakan SK (Surat Keputusan) sebagai legalitas para tenaga kontrak yang belum diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2017.

Ini  sangat rancu jika tidak ada SK dilihat dan di pegang kok bisa tahu bahwa namanya masuk sebagai tenaga kontrak dan langsung tanda tangan ampra gaji atau honor untuk dibayarkan, kunci Sekretaris KOMCAB LP-KPK Toraja Utara(Suardi)