MALILI-Pantau terkini.co.id.Berbagai upaya dilakukan pemerintah kabupaten Luwu Timur untuk menekan angka kemiskinan didaerahnya, termasuk menganggarkan  Rp. 149.302.902.030,- untuk penanggulangan kemiskinan di Luwu Timur. Anggaran tersebut ditujukan untuk membiayai 45 program dan 75 kegiatan yang terdapat pada 9 SKPD Pemkab Luwu Timur.

Agar anggaran tersebut tepat sasaran, pemerintah kabupaten Luwu Timur terus melakukan verfikasi atau pemutakhiran data terpadu yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat koordinasi Tim Penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Luwu Timur di aula Sasanapraja, Kantor Bupati Luwu Timur di Malili. Rabu 20 September 2017.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh instansi vertikal Kabupaten Luwu Timur, BPS, Perbankan dan sejumlah Lembaga swadaya masyarakat tersebut untuk menyamakan persepsi terkait pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) penanggulangan kemiskinan.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdakab Luwu Timur, Askar berharap agar seluruh pihak terkait menjadikan BDT Dinas Sosial sebagai pedoman untuk upaya pengentasan kemiskinan. "Baik instansi pemerintah maupun swasta wajib berpedoman pada basis data terpadu yang berada pada dinas sosial" katanya. 

Berbagai Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur seperti Program Bedah Rumah untuk masyarakat miskin, Program Beras Sejahtera, dan Program Keluarga Harapan hingga saat ini masih terus berjalan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. 

Berdasarkan data Sensus Nasional tahun 2016, Kabupaten Luwu Timur memiliki angka kemiskinan terendah di Luwu Raya, dan menempati posisi ke 5 terendah angka kemiskinan di Sulawesi Selatan, yakni sebesar 21.080 jiwa penduduk miskin atau 7,52 persen, mengalahkan Sulawesi selatan, meski trend angka kemiskinan diseluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan akibat naiknya dasar garis kemiskinan dari Rp. 254.957 per kapita perbulan, menjadi Rp. 277.520 per kapita per bulan. (mad/ hms/suardi)