PANTAU TERKINI.CO.ID, SOPPENG-Demo diterima oleh Muh .Ihsan  Komisi 1 di ruang  aspirasi pada hari Selasa, 27 Februari  2018.  Pukul 10.00 Wita.

Ketua umum  PMII Cabang Soppeng,  Rudianto di ruang aspirasi mengatakan  kebebasan dalam menyampaikan pendapat  yang menjadi simbol demokrasi kini telah  mati ditangan  DPR,  dengan adanya Revisi UU MD3 tersebut, terdapat beberapa hal yang mengkriminalisasi hak  pendapat rakyat diantaranya pasal 37,  pasal 122 huruf (k) dan  pasal 245.

Menyikapi  hal  tersebut,  pengurus cabang PMII  Kabupaten  Soppeng  menganggap  perlu  menyampaikan pokok pokok sikap kami sebagai berikut :

1. PMII Secara tegas menolak pasal pasal yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi dalam revisi UU MD3. PMII berpandangan bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR.
2. PMII Mendesak kepada presiden RI agar tidak menyetujui / tidak menanda tangani revisi UU MD3.  

3. PMII Mendesak kepada Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perpu  pengganti UU MD3.
4. PMII senantiasa  beristiqomah dalam memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dan akan melakukan uji materi (judicial review) atas pasal pasal dimaksud Kemahkamah Konstitusi melalui LBH PB PMII.

5. PMII siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan  keadilan.

Muh Ihsan Anggota DPRD di  komisi 1  setelah mendengar aspirasi tersebut ,   mengatakan apa yang disampaikan pada hari ini terkait UU MD3 akan  di  sampaikan  kepada ketua DPRD selaku  pimpinan kami. Karena sesuai prosedur  tugas kami hanya menerima dan  menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan

Laporan:AID

Editor:Lis