PANTAU TERKINI.CO.ID,WAJO-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( DPRD)  Kabupaten Wajo, H.Muh.Yunus Panaungi,SH mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten Wajo dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018 dilaksanakan di Gedung Glory Convention Center(GCC) Jl.Sawerigading Sengkang. Pada Senin 23 Maret  2018.
Turut hadir Bupati Wajo  , Sekda , Forkompinda, Camat, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, Dandim 1406 Wajo, Bapeda Provinsi Sulsel, Anggota DPRD, Pers dan LSM.
Pada sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, HM.Yunus Panaungi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pimpinan dan anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Keikutsertaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Wajo.
‘’Harapan Kami melalui kesempatan ini , saya menyampaikan semoga dengan hasil Reses dan pokok-pokok pikiran Anggota  DPRD Kabupaten Wajo yang telah diserahkan kepada Bupati Wajo melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo dan juga nantinya akan diserahkan kembali,  agar  menjadi dokumen pendukung dalam melengkapi proses lancarnya perencanaan  daerah Kabupaten Wajo,” tutur HM.Yunus Panaungi
Ditambahkan HM.Yunus Panaungi, bahwa  sesuai hasil survei , tingkat kepuasan masyarakat selama , H.Andi Burhanuddin Unru menjadi Bupati di Kabupaten Wajo,  itu 80 persen tingkat kepuasan masyarakat selama menjadi pemerintah, termasuk juga DPRD Kabupaten Wajo, ucapnya


“Oleh karena itu saya selaku pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo, telah berkomitmen bahwa kita harus konsisten terhadap aturan-aturan atau mekanisme terkait penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), meman undang –undang memberikan kewenangan kepada anggota DPRD untuk menyusun  tapi  bukan berarti semua usulan masyarakat harus diakomodir tentu kita melihat dari sisi kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Wajo , kata HM.Yunus Panungi
HM.Yunus Panungi juga menyampaikan kepada anggota DPRD  bahwa usulan-usulan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan kepada pemerintah itu harus profosal dulu baru anggarannya masuk, dan profosal itu juga harus melalui mekanisme atau syarat jika tidak memenuhi  syarat tentu tidak akan diakomodir, itu semua untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan jika ada pemeriksa, tutup HM.Yunus Panungi
(Advetorial:SEKRETARIAT HUMAS DAN PROTOKOLER DPRD KABUPATEN WAJO)