PANTAU TERKINI.CO.ID,SOPPENG-Rapat  Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Soppeng dengan agenda  pembicaraan  Tk I  penyampaian  tanggapan  atau jawaban fraksi atas pendapat Bupati tentang  ranperda  inisiatif  DPRD tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kamis,  08 Maret 2018 di  ruang  rapat paripurna DPRD Kabupaten  Soppeng.

Berikut adalah tanggapan  ke 5 Fraksi atas pendapat Bupati  Soppeng tentang  Ranperda inisiatif DPRD untuk  Badan Permusyawaratan Desa .


Fraksi PDI Perjuangan ,Jubir A. Besse Megawati.
Menanggapi pendapat  Bupati  Soppeng,  tentang beberapa saran pertimbangan untuk pendalaman substansi, pengkajian bahasa dan aspek hukum serta penyesuaian dengan kondisi dan  kearifan lokal, maka Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa Secara garis besar Fraksi PDI Perjuangan  sependapat dengan   masukan dari Bapak Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk dimantapkan dalam pembahasan bersama oleh Bapem Perda DPRD dengan SKPD terkait dan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah dan dituangkan sebagai klausul dalam muatan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ini.

Fraksi Partai Golkar
Jubir, Asnaidi Berdasarkan hasil pencermatan dari beberapa regulasi, terkait substansi Badan Permusyawaratan Desa, maka kami dari Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Soppeng, menyepakati dan merespon baik tanggapan Bupati, terhadap Ranperda Badan musyawaratan Desa.

Semua hal, saran pertimbangan dalam pendalaman substansi, pengkajian bahasa dan aspek hukum, serta penyesuaian dengan kearifan lokal, pada muatan Ranperda inisiatif Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan oleh Bupati Soppeng, pada dasarnya kami setujui.

Terkait pendanaan BPD dan Laporan kinerja BPD dalam menjaga eksistensi, harmonisasi dan keberlanjutan wewenang dan fungsi BPD, fraksi kami sepedapat melakukan pencermatan untuk diatur dalam Ranperda ini dalam menjaga aspek akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM keanggotaan BPD.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sependapat dengan masukan dari Bapak Bupati untuk dijadikan koreksi, pertimbangan untuk dibahas bersama oleh bapem perda DPRD dengan Pemerintah Daerah dan dituangkan sebagai klausul muatan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ini.

Fraksi Partai Gerindra
Jubir, Nasdim. Mengingat kesetaraan secara hirarki antara pemerintah desa dengan BPD dalam pemerintahan desa namun dengan fungsi yg berbeda, maka perlu memang adanya kejelasan dan ketegasan mengenai kewenangan dalam tugas dan tanggung jawabnya sehingga sinergi positif dapat terwujud  secara simbiosis mutualis.

Dan sejalan dengan apa yg dikatakan oleh Bapak Bupati Soppeng , maka Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dapat memahami apa yang menjadi pemikiran Bapak Bupati Soppeng tentang perlunya penguatan dan kejelasan muatan aturan dalam ranperda ini.

Fraksi amanah bersatu
jubir, A. Ria Akudran. Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di desa, tidak terlepas dari sikap koopratif seorang Kepala Desa yang menjadikan lembaga BPD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Maka dari itu saran yang disampaikan Pemerintah atas Ranperda ini, pada dasarnya Fraksi Amanah Bersatu menyambut baik dan tentu akan menjadi perhatian kita bersama sehingga apa yang menjadi tujuan Ranperda ini dapat kita capai.


Hadir Wakil Bupati Soppeng, Sekda, Sekertaris DPRD dan jajaran, Pejabat Eselon II dan III, Lurah dan Kepala Desa Direktur BUMD Lingkup Pemkab Soppeng

Laporan:AID
Editor:Lis