PANTAU TERKINI.CO.ID,WAJO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menerima  puluhan  masyarakat dari  Kelurahan Wiringpalennae  Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan , terkait Aspirasi Tambang Pasir yang dianggap meresahkan warga sekitar. Senin,09 April  2018.
Penerima  Aspirasi  dari anggota DPRD Kabupaten Wajo,  Andi Tenri Lengka  , H.Sainuddin as, Sudirman Meru. Dari Istansi terkait ,  ada Dinas Lingkungan Hidup (BLHD)  Dinas Perizinan (DPMPTSP) dan Dinas PU.
Masyarakat Kelurahan Wiringpalennae sangat  keberatan  atas beroperasinya kembali tambang pasir di wilayah Pallae Kelurahan Wiringpalenna yang menyebabkan abrasi  dan longsor di sepanjang sungai walennae, yang bukan saja mengancam  pemukiman penduduk tetapi juga mengurangi luas wilayah Kelurahan Wiringpalennae, menyebabkan tidak tenang akibat suara bising mesin pompa pengisap pasir,  kesehatan masyarakat terancam , akibat air  sudah tercemar oleh limbah mesin pompa  yang mengakibatkan gatal-gatal dan terakhir merusak jalan  akibat  mobil truk pengangkut pasir.
“Saya sudah lama meninggalkan rumah  Ndi,  karena takut sekali maka, itu rumah yang kutempati sudah hampir amblas  ke sungai,  karena tanahnya sudah terkikis, itu sudah mengancam keselamatan saya ,  jadi  saya mengunsi ke tempat aman di rumah keluarga, “kata Wati warga Pallae Kelurahan Wiringpalennae
 Rustang  selaku koordinator,  berharap pihak DPRD ,  perizinan dan BLHD tidak lagi memberi toleransi kepada pengusaha tambang , karena selama ini masyarakat tidak pernah setuju dan memberi izin,  ini sudah teguran yang kedua , dan sudah merusak sekali, kata Rustang

 
Anggota DPRD , H.Sainuddin  menerangkan,  bahwa izin tambang itu minimal 5 hektar  dan memiliki dasar izin lingkungan hidup baru bisa keluar izin tambang dari provinsi .” Makanya saya  heran kalau pihak tambang mengatakan ada izinnya keluar, kenyataan tidak pernah kita lihat, harus BLHD  jawab semuanya, ucap H.Sainuddin
Menanggapi permasalahan warga , Ketua Tim Penerima Aspirasi Andi Tenri Lengka,  bahwa apa yang ada di aturan maka pihak DPRD juga taat . ”Tadi pihak BLHD mengatakan pihak tambang itu tidak memiliki isin lingkungan hidup maka akan diberhentikan  operasi tambangnya ,  itu yang akan berlaku,  pihak DPRD  menaati itu,” jelas Andi Tenri Lengka
  
Kepala Bidang  Penataan Lingkungan Hidup, Andi Arsyam menjawab pertanyaan warga, bahwa sangat setuju dengan Aspirasi warga, tambang harus ditutup, karena usaha itu tidak memiliki ijin dan sudah harga mati, tambang akan diberhentikan operasinya  mulai hari ini , kata Andi Arsyam
Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sudirman Meru juga mengungkapkan  hal yang sama,  menyetujui tambang harus berhenti dulu operasinya sesuai keterangan BLHD . “Kita menjunjung  tinggi itu aturan yang ada, jika BLHD mengatakan tutup,  kita DPRD mendorong itu agar secepatnya dilaksanakan penutupan tambang tidak berizin,”ungkap  H. Sudirman Meru
(Advetorial:Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo)