Pantauterkini - Bertempat di Gedung KPU Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi Gelar Podcast dengan menghadirkan narasumber Plt. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi, pada Kamis 18/12/2025

Podcast tersebut mengambil tema, "Kilas Balik Pemilu Serentak 2024 : Sinergi Lembaga Pers dan Media Massa dengan KPU Kabupaten Sukabumi dalam Kegiatan Pemilu Serentak Tahun 2024", Sebagai bahan evaluasi dalam tata kelola pelaksanaan Pemilu  dimasa mendatang agar lebih baik lagi.

Plt. Ketua PWI Kabupaten Sukabumu Nuruddin Zain Samsyi, dalam paparannya menuturkan, demokrasi yang secara istilah dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seharusnya rakyat riang gembira menyambutnya, tapi yang terjadi malahan sebaliknya. 

"Mirisnya semakin kedepan semakin berkurang nilai demokrasi di negara kita ini, sebagai contoh, pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 lalu diwarnai dengan rentetan dan rangkaian problematika yang mengiringi jalannya demokrasi," tutur Plt. Ketua PWI yang akrab disapa Bah Anom.

Lebih lanjut Bah Anom mejelaskan, banyak beredar berita di media massa tentang terjadinya protes di mana-mana, isu politik dinasti ramai dielu-elukan oleh rakyat, mahasiswa bergejolak memprotes sana-sini demi menyuarakan aspirasinya, terjadi penyerangan terhadap pendukung kelompok tertentu bahkan sebelum pemilu diselenggarakan, serta rakyat ramai berdemo demi menuntut keadilan, lebih lanjut film dokumenter tentang pemerintah juga mewarnai jalannya pemilu. 

"Menurut hemat Kami perlu pembenahan tata kelola pelaksanaan Pemilu mendatang,  terutama dalam pendidikan Politik kepada masyarakat calon pemilih. Setidaknya ada tiga lembaga yang punya kewajiban dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat; pertama Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), kemudian Parpol dan  Media Massa,

Untuk itu, Kami berharap kedepan ada sinergitas antara penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu terkait pendidikan Politik dan sosialisasi dengan media massa dengan harapan informasi tentang tahapan dan pelaksanaan Pemilu tersebut sampai kepada masyarakat," tegasnya.   

Sementara itu, mewakili Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Pokja Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisispasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklihparmas dan SDM), Rudini mengungkapkan rakyat yang telah menentukan dan memilih. Hasilnya seperti yang telah dirilis oleh KPU. Bahkan KPU sebagai komisi penyelenggara pemilu memanfaatkan kemajuan IPTEK dengan bentuk aplikasi sirekap yang digunakan untuk mengunggah foto hasil penghitungan suara oleh KPPS yang dapat disaksikan langsung oleh rakyat melalui website resmi KPU.

"Sebenarnya KPU dengan berbagai jenjangnya sudah bekerja secara maksimal agar hasil Pemilu tersebut objektif. Misalnya KPU sudah memanfaatkan IPTEK dengan Sirekap, agar masyarakat dapat dengan cepat mengakses hasil Pemilu.  Hal itu sebagai bukti nyata dan bentuk transparansi yang diusahakan oleh KPU," ungkap Rudini.

Rudini menjelaskan, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu, dan ketidakpuasan atas hasil Pemilu, semua bermula dari kesadaran diri sendiri. Pemahaman akan konsep demokrasi yang damai, bersih, dan berkeadilan perlu diajarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi terhadap kesadaran untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain yang dapat memicu opini publik. 

"Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya saling merangkul satu sama lain. Saling mendukung dan tidak saling berebut kekuasaan. Pemilu dan demokrasi Pancasila harus dilaksanakan dengan prinsip yang damai dan saling menghargai berbagai keputusan sehingga akan tercipta rasa kekeluargaan yang kuat pada bangsa Indonesia," jelas Rudini.

"Kita belajar dari pesta demokrasi tahun ini untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga sangat menyadari, pentingnya media massa dalam menyampaikan informasi ke publik. Insya Allah kedepan kerjasama ini akan Kita bangun dalam menjaga demokrasi yang sesuai harapan rakyat," pungkasnya.

 

 

 

Editor  : Usep