Pantauterkini -  Guru Honor Madrasah Swasta dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan siap akan menggelar Aksi Nasional pada Rabu, 11 Februari 2026, di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI, dilanjutkan dengan agenda audiensi ke Istana Negara dan Kementerian Agama.

“Ribuan guru dari berbagai provinsi dipastikan terlibat, dari Jawa Barat jumlah peserta diperkirakan mencapai ribuan orang. Kota/Kabupaten Tasikmalaya dua wilayah ini merupakan mobilisasi terbesar, masing-masing sekitar 560 dan 600 peserta. Sementara Kota Depok diperkirakan mengirim 500 guru, disusul Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Garut, serta sejumlah daerah lainnya. 

Berdasarkan data yang ada, selain Jawa Barat, peserta juga berasal dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, serta berbagai daerah diluar Pulau Jawa.”demikian disampaikan Ketua Umum DPW PGM Indonesia Provinsi Jawa Barat Hasbullah kepada wartawan. (10/2/2026).

Lebih lanjut ia mengatakan, “Aksi ini dipicu pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (28/1/2026), yang dinilai mencederai martabat guru madrasah swasta.

Dalam RDP tersebut, Kamaruddin Amin menyampaikan pernyataan yang memantik reaksi keras dari kalangan pendidik.

“Banyak guru-guru yang diangkat oleh yayasan tanpa sepengetahuan Kemenag, kemudian minta dibayar, dan jumlahnya terus bertambah dan bertambah, tanpa ada koordinasi dengan Kemenag,” ujar Kamaruddin Amin di DPR RI (28/1/2026)

Pernyataan itu dinilai Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia tidak sekadar persoalan diksi, tetapi mencerminkan cara pandang negara terhadap eksistensi guru madrasah swasta.”terangnya

Hasbulloh, menegaskan bahwa guru madrasah swasta selama ini justru menjadi tulang punggung pendidikan madrasah di Indonesia.

“Negara hadir melalui regulasi dan sistem pendataan, tetapi belum sepenuhnya hadir melalui jaminan kesejahteraan dan kepastian status,” tegasnya

Ia menambahkan, pernyataan pejabat negara di ruang publik tidak dapat dipandang sebagai opini pribadi semata.

“Bagi guru madrasah swasta, pernyataan pejabat negara bukan hanya pendapat personal, melainkan sikap institusional yang berdampak langsung terhadap psikologis dan martabat profesi,” tegasnya.

Data nasional mencatat, dari sekitar 796.700 guru madrasah di Indonesia, lebih dari 484.678 orang atau sekitar 61 persen belum tersertifikasi, dan mayoritas merupakan guru non-ASN di madrasah swasta.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan guru madrasah swasta bukan sekadar dampak lemahnya koordinasi, melainkan masalah struktural yang telah berlangsung lama.

Menurut Hasbulloh, klarifikasi dan permintaan maaf Sekjen Kemenag pada 1 Februari 2026 memang penting, tetapi belum cukup meredakan kegelisahan kolektif para guru.

“Klarifikasi tidak serta-merta menghapus kecemasan para guru yang setiap hari mengajar dengan insentif minim dan masa depan yang tidak pasti,” ujarnya.

Humas dan Negosiasi Aksi Nasional PGM Indonesia, Irfan Widia Rahmat, menegaskan bahwa aksi ini merupakan ikhtiar konstitusional untuk menagih tanggung jawab negara.

“Negara harus memiliki good will yang kuat dan menyadari pentingnya peran guru madrasah swasta. Lebih dari 95 persen RA dan madrasah dikelola oleh masyarakat. Ini fakta yang tidak boleh diabaikan,” kata Irfan.

Ia menegaskan, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan suara kegelisahan kolektif para guru yang selama ini mengabdi dalam keterbatasan.

“Kami menuntut keadilan, pengakuan, dan kepastian masa depan bagi guru madrasah swasta,” pungkasnya.

 

 

Editor : Usep