Sidang Paripurna DPRD Kota Depokmendengarkan pidato Presiden  Republik Indonesia  Jum'at (14/08/2026)

Depok,Pantau Terkini.com — Sidang Paripurna DPRD Kota Depok mendengarkan pidato Presiden  Republik Indonesia  Memperingati  HUT  Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 dipimpin Ketua DPRD  Ade Supriyatna dan dihadiri Walikota Depok Supian Suri Dan sejumlah Anggota DPRD setempat  Jum'at (14/08/2026).

Pidato  kenegaraan presiden yang cukup lama  dua jam lebih sampai pukul 11.45 wib mendapat tanggapan dari berbagai kalangan anggota  dewan.











Satu diantaranya  adalah. haji Bambang Sutopo  dari Fraksi PKS, mengatakan,momentum evaluasi pemerintahan menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk terkait capaian selama satu tahun terakhir dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Bambang Sutopo menilai, persatuan dan kesatuan harus tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan pembangunan dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bambang menambahkan, capaian pemerintah selama satu tahun terakhir perlu dicermati dan diapresiasi. 

Namun, capaian tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan dan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara, termasuk sektor pertambangan seperti timah, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Yang kita tunggu adalah komitmennya, bagaimana kekayaan negara bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat. Kalau memang benar seperti itu, mari dibuktikan di lapangan dengan berbuat sebaik-baiknya untuk semua orang,” ujarnya.

Bambang juga menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk koperasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, serta kebijakan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ia berharap program koperasi tidak berhenti sebatas pembentukan administrasi atau papan nama. 

Menurutnya, keberadaan koperasi harus benar-benar berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Jangan sampai koperasi yang didirikan hanya sekadar papan nama. Evaluasinya harus dilakukan di lapangan, termasuk dengan melakukan pengecekan langsung apakah koperasi tersebut benar-benar berjalan,” katanya.

Selain koperasi, perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan,Bambang berharap anggaran pendidikan tetap mendapatkan porsi yang memadai dan tidak berbenturan dengan kepentingan anggaran lainnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesejahteraan guru juga tidak boleh diabaikan.

Ia bahkan mendorong agar kesejahteraan guru, termasuk guru PNS, menjadi perhatian pemerintah. 

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan bagian penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bambang juga mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran dan kondisi fiskal daerah.

Ia menilai pembangunan infrastruktur jangan sampai terlalu dominan sehingga mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sampah.

“Jangan semata-mata mengejar pembangunan fisik dan infrastruktur. Kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan persoalan sampah juga harus mendapatkan perhatian,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan Kota Depok, Bambang menyatakan pemerintah daerah tetap mendukung berbagai program pembangunan yang sejalan dengan RPJMD. 

Namun, dukungan tersebut menurutnya harus disertai dengan perhitungan kemampuan anggaran secara matang.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu agresif mengambil pembiayaan atau utang untuk pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan beban yang akan ditanggung masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

“Depok ingin merdeka, tetapi jangan sampai justru terbebani oleh utang-piutang,” ujarnya.

Menurut Bambang, momentum evaluasi harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali seluruh kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

 Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada akhirnya, ia berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Persatuan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya negara harus ditempatkan dalam satu tujuan besar, yakni menghadirkan kemakmuran yang benar-benar dirasakan rakyat.

“Pembangunan jangan hanya dilihat dari seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi rakyat,” pungkasnya.(wis).