Depok,Pantau terkini.com, – Pemerintah Kota Depok mulai mempercepat langkah menuju pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Tapos. Setelah proses pengusulan rampung, kini fokus diarahkan pada penyelesaian seluruh perizinan serta penyiapan sistem pengelolaan agar hunian vertikal tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Upaya percepatan itu dilakukan melalui koordinasi lintas instansi antara Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa II, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin, menjelaskan bahwa tahapan pengusulan melalui aplikasi SIBARU telah diselesaikan. Saat ini, seluruh OPD terkait tengah menuntaskan dokumen perizinan sebagai syarat sebelum pembangunan fisik dimulai.
Selain mempersiapkan pembangunan, pemerintah juga mulai menyusun basis data calon penghuni. Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan data statistik, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas Sosial, serta verifikasi dari masing-masing kelurahan untuk masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 5.
Skema tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan hunian benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, baik yang berdomisili maupun bekerja di Kota Depok dan wilayah sekitarnya. Kelompok sasaran mencakup pekerja atau buruh, aparatur sipil negara (ASN), warga terdampak relokasi kawasan kumuh, hingga masyarakat yang terdata dalam basis kesejahteraan sosial.
Tak hanya membangun gedung, Pemkot Depok juga menyiapkan sistem pengelolaan pasca pembangunan. Nantinya, operasional rusun akan berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa yang bertugas mengelola pemanfaatan bangunan, pemeliharaan fasilitas, pengoperasian utilitas, hingga mengatur hak dan kewajiban para penghuni.
Dengan tahapan yang terus berjalan, pembangunan rusun MBR di Tapos diharapkan tidak sekadar menghadirkan hunian baru, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengelolaan yang tertata, layak, dan berkelanjutan.(wis).
0 Komentar