Malili-Pantau Terkini.co.id.Banyaknya  laporan  Tambang Ilegal,memaksa  Dinas Lingkungan Hidup( LHD) Luwu Timur Gelar Rapat Kordinasi dadakan  yang dilaksanakan di aula Kantor dinas lingkungam hidup luwu timur untuk membahas mengenai banyaknya laporan dan aduan masyarakat terkait dengan  tambang bukan mineral logam (galian c) .Kemarin Selasa 30/05/2017.
Banyaknya aduan masyrakat kemudian menjadi perhatian Bapedalda, sehingga dengan rapat hari itu diputuskan perlunya dilakukan pengawasan yang ketat khususnya PETI (pertambangan tanpa izin) dgn membentuk satgas pengaduan dan tindak lanjut, dimana satgas ini akan bekerja setelah mendapatkan SK dari pimpinan.
 "satgas ini akan bekerja setelah mendapatkan Sk dari pimpinan, akan tetapi sebelum itu masih perlu dilakuka rapat lanjutan untuk menfinalkan semua rencana tersebut" kata   Nasir,SP.,M.Si,selaku  Kepala bidang penaatan dan penataan lingkungan.
 Kantor dinas lingkungan hidup  menanggapi, banyaknya penambang ilegal ini diduga proses perizinan yang sangat lama ,padahal yang paling penting adalah prosedur dalam mendapatkan izin operasi tambang harus cepat dan mudah dengan aturan- aturan yang ketat menurutnya itu jauh lebih baik menghindari penambang ilegal.
 Proses izin tambang ini bahkan butuh waktu 2 tahun lamanya dengan berbagai macam proses dan kelengkapannya, disisi lain kebutuhan akan bahan baku sangat diperlukan untuk pembangunan di bumi batara guru, ini juga nantinya akan dikonsultasikan dengan pihak pemrov sulsel melalui Dinas ESDM.
"Kegiatan pertambang yang tidak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL DAN SPPL) harus ditertibkan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota yang  merupakan salah satu persyaratan untuk mendaptkan izin operasi tambang dari provinsi, untuk kegiatan yang sudah berjalan tetap kami lakukan tindakan-tindakan edukasi untuk mengarahkan pelaku usaha mengurus legalitas izinnya, khususnya izin lingkungan" Ujar  Nasir.
Penulis:Geby/Nasrudin
Editor:Muhlis