PANTAU TERKINI.CO.ID,WAJO-Komisi  I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten  Wajo  melakukan rapat kerja  dengan agenda Expose  Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum  , dilaksanakan di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Wajo. Rabu,11 April 2018

Ketua Komisi I H.Ahsanul Hak Nawawi, menuturkan bahwa Perda Bantuan Hukum merupakan Perda  insiatif dari Komisi I  yang naskah akademiknya telah dipaparkan oleh  lembaga Wajo Institut sebagai lembaga yang  ditunjuk oleh  DPRD,  tutur H.Ahzanul Hak Nawawi.

Ditambahkan , bahwa  Perda  hukum ini  merupakan perintah regulasi  berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang  bantuan hukum, dimana secara konstitusional warga negara Indonesia itu dilindungi hak konstitusionalnya.


“Saya jelaskan  untuk UU No.16 Tahun 2011 , bahwa yang dapat bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin  , dan di Kabupaten Wajo ada 7,72 persen  warga miskin kalau dikompensasikan ada 29.000 kelompok orang miskin, makanya ada mekanisme yang harus dilalui oleh DPRD Kabupaten Wajo  untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dan Expose inilah  sudah menggambarkan bagaimana dasar peraturan daerah yang akan dibuat , dan akan dilanjutkan dirapat Bapemperda  nanti ,  kata H.Ahsanul Hak Nawawi.
(Advetorial:Humas Dan Protokoler Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo)