Depok,Pantauterkini.co.id.
Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kota Depok kembali menjadi sorotan. Pihak DPRD Kota Depok menyayangkan sikap jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dinilai sering mangkir dari undangan rapat maupun agenda penting lainnya tanpa keterangan yang jelas.

Kritik ini mencuat setelah perwakilan Pemkot Depok kembali tidak hadir dalam rapat paripurna laporan reses serta rapat evaluasi pembangunan yang digelar di Gedung DPRD Depok pada Selasa(24/02/26). 

Padahal, kehadiran unsur pemerintah sangat krusial untuk mengevaluasi program pembangunan kota agar berjalan selaras antara rencana kerja pemerintah dan pengawasan legislatif. 

Menurut Hj. Qonita Lutfiyah, SE., MM, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok Legislator Partai PPP, dalam wawancara tersebut, ketidakhadiran pihak pemerintah bukan kali pertama terjadi.

Ia menyebutkan bahwa fenomena ini sudah menjadi pola yang sering berulang, di mana pihak pemerintah tidak memberikan konfirmasi atau alasan atas ketidakhadirannya.

"Kami undang yang bersangkutan tidak hadir, dan juga tidak ada informasi ke kami terkait kenapa ketidakhadirannya. Harapannya ini menjadi evaluasi bersama, bahwasanya membangun Depok itu kita harus bersama-sama," ujarnya.

Pihak DPRD menegaskan bahwa membangun kota sebesar Depok memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota dan DPRD.

Kehadiran fisik dalam rapat formal bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan administratif dalam mengawal kontribusi pembangunan.

Meski enggan memberikan penilaian buruk secara langsung terhadap kredibilitas Pemkot, Qonita menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan.

Pesan moral yang ingin disampaikan adalah pentingnya saling menghargai peran masing-masing lembaga demi kepentingan masyarakat luas.

"Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Ke depannya menjadi evaluasi bersama bahwasanya hadirnya DPRD juga memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Depok," pungkasnya. (Karnikus)