Depok-Pantauterkini.com.

H.M. Hafid Nasir angkat bicara terkait berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih menjadi keluhan masyarakat di Kota Depok. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama Komisi A DPRD Kota Depok, Rabu (13/05/26).

Menurut Hafid Nasir, Fraksi PKS selama beberapa kali pelaksanaan reses menerima banyak aspirasi masyarakat, khususnya terkait perubahan status penerima BPJS PBI dari DTKS menjadi data share yang berdampak pada nonaktifnya kepesertaan BPJS PBI warga.

“Dalam beberapa kali reses, kami banyak menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Khususnya warga DTKS penerima BPJS PBI yang berubah menjadi data share dan akhirnya meminta BPJS PBI-nya diaktifkan kembali,” ujar Hafid Nasir.

Ia menegaskan, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah melalui pihak kelurahan agar melakukan validasi ulang data masyarakat secara menyeluruh mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan kesehatan tetap memperoleh haknya secara faktual dan merata.

“Kami meminta dilakukan validasi ulang data mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan agar masyarakat yang secara faktual berhak, memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan,” katanya.

Selain itu, Hafiz Nasir juga menyoroti pentingnya penguatan Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Ia meminta agar anggaran anggaran yang menjadi Silpa dapat dialihkan untuk memperkuat pembiayaan program UHC bagi masyarakat.

“Untuk program UHC, kami berharap anggaran yang menjadi Silpa bisa dialihkan untuk mendukung pembiayaan UHC. Tinggal bagaimana implementasinya agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya sektor kesehatan, Ketua Fraksi PKS itu juga mendorong Pemerintah Kota Depok agar mulai menerapkan program rintisan sekolah gratis sebagai solusi atas masih terbatasnya daya tampung sekolah negeri di Kota Depok.

Menurutnya, program sekolah gratis dapat menjadi jawaban atas ketimpangan akses pendidikan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Kota Depok dapat menerapkan program rintisan sekolah gratis agar menjadi solusi terhadap ketimpangan daya tampung siswa yang masih jauh dari harapan untuk masuk sekolah negeri di Depok,” Ujar Hafid Nasir. (Karnikus)