Banggar DPRD Depok Dorong Jaminan Kesehatan Menyeluruh, KTP Jadi Kunci Akses Warga

Depok, Pantau Terkini.com —Banggar. DPRD  Kota Depok  Akhirnya sepakat dan  merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Depok agar anggaran kesehatan tahun depan mampu memberikan perlindungan yang lebih luas kepada seluruh warga.

Rekomendasi  Banggar ini merupakan  jaminan kesehatan bukan semata persoalan pelayanan medis.

Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan mudah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok mendorong agar jaminan kesehatan menyeluruh menjadi bagian dari kebijakan anggaran daerah pada 2027.

Dorongan tersebut muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok. 

 Lebih jauh, kebijakan tersebut dipandang sebagai jaring pengaman sosial yang harus hadir ketika masyarakat berada dalam situasi rentan, terutama saat membutuhkan pertolongan medis secara mendesak.

Ade Firmansyah Anggota  Banggar DPRD Kota Depok dari PKS selalu komitmen dengan Kesehatan Rakyat



Anggota Banggar DPRD Kota Depok, H. Ade Firmansyah atau Adef, mengatakan mayoritas anggota Banggar merekomendasikan agar kebijakan kesehatan dalam KUA 2027 mencakup jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat.

“Mayoritas anggota Banggar merekomen dasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran 2027 untuk memberikan jaring pengaman sosial kesehatan warga Depok dengan cakupan jaminan kesehatan menyeluruh,” kata Adef, Kamis (20/8/2026).

Jangan Sampai Warga Terkendala Saat Membutuhkan Pertolongan

Adef menilai akses terhadap layanan kesehatan harus dibuat sesederhana mungkin.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan hanya karena persoalan administratif ketika berada dalam kondisi membutuhkan penanganan.

Terlebih bagi pasien dalam kondisi gawat darurat, kecepatan mendapatkan pertolongan menjadi faktor penting. 

Karena itu, ia mendorong agar identitas kependudukan seperti KTP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempermudah akses pelayanan.

“Jadi tidak boleh ada warga Depok yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Cukup dengan menggunakan KTP bisa terlayani, terutama bagi pasien gawat darurat dan perlu dirawat inap,” ujarnya.

Gagasan tersebut sekaligus menunjukkan arah rekomendasi Banggar: memastikan sistem perlindungan kesehatan tidak berhenti pada kepemilikan kepesertaan, tetapi benar-benar dapat dirasakan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan.

Dalam konteks pembangunan daerah, akses kesehatan yang mudah juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup warga.

Ketika masyarakat terlindungi dari risiko tidak memperoleh pelayanan kesehatan, beban sosial dan ekonomi akibat persoalan kesehatan diharapkan dapat ditekan.

Amanah DPRD untuk Kebijakan 2027

Adef menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar masukan dalam pembahasan anggaran. 

Banggar DPRD Depok menginginkan jaminan kesehatan menyeluruh menjadi salah satu program kebijakan yang dapat diwujudkan pada 2027.

“Kami DPRD Kota Depok yang berada di dalam Badan Anggaran bulat satu suara merekomendasikan dalam jaminan kesehatan untuk mencakup jaminan kesehatan menyeluruh buat warga Depok,” katanya.

Menurut dia, rekomendasi itu selanjutnya membutuhkan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Depok melalui penyusunan kebijakan dan penganggaran yang tepat.

Artinya, tantangan berikutnya bukan hanya menyepakati gagasan, tetapi memastikan kebijakan tersebut memiliki dukungan anggaran, mekanisme pelayanan, serta koordinasi antarinstansi agar dapat berjalan efektif di lapangan.

Bagi DPRD, jaminan kesehatan menyeluruh merupakan bentuk keberpihakan anggaran kepada kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini adalah amanah yang diberikan dan direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk menjadi satu program kebijakan di tahun 2027, sebagai bentuk jaring pengaman sosial kesehatan buat warga Depok,” ujar Ade.

Menanti Realisasi dalam Anggaran 2027

Rekomendasi Banggar kini menjadi bagian dari proses pembahasan KUA dan anggaran 2027. Tahapan tersebut akan menentukan sejauh mana gagasan jaminan kesehatan menyeluruh dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Adef berharap seluruh proses pembahasan berjalan lancar sehingga rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen politik anggaran, tetapi dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses mewujudkan kebijakan tersebut tidak menemui hambatan.

“Mohon doa seluruh warga Depok. Semoga lancar, tidak ada halangan satu apa pun, agar kebijakan ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk seluruh warga Kota Depok,” tutupnya.

Jika rekomendasi tersebut nantinya terealisasi, persoalan akses kesehatan akan menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan sosial Kota Depok pada 2027. Ukuran keberhasilannya pun sederhana: ketika warga membutuhkan pertolongan medis, tidak ada lagi kekhawatiran bahwa persoalan administrasi maupun kemampuan ekonomi menjadi penghalang untuk mendapatkan pelayanan.(wis).