Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/08/2026).
Jakarta,PantauTerkini.com: Asap kembali menjadi ancaman ketika musim kemarau memasuki fase yang paling mengkhawatir kan.
Di tengah prediksi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Agustus hingga September 2026, pemerintah mulai memperkuat pertahanan dari darat.
Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/08/2026), menjadi salah satu langkah pemerintah memastikan kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, BMKG, TNI dan Polri membahas kondisi terkini sekaligus strategi menghadapi puncak risiko karhutla.
Persoalannya bukan semata-mata soal bagaimana memadamkan api. Tantangan terbesar justru muncul ketika langit tidak menyediakan cukup awan untuk membantu operasi modifikasi cuaca.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) memang telah dilakukan di enam provinsi prioritas.
Namun, operasi tersebut sangat bergantung pada keberadaan awan hujan. Ketika awan tidak tersedia, pesawat penyemaian tidak dapat bekerja optimal.
“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Karena itu, pemerintah menempatkan satgas darat sebagai ujung tombak penanganan.
Hampir 49 Ribu Hektare Terbakar data hingga 9 Agustus 2026 menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi.
Di enam provinsi prioritas, luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 48.889,69 hektare.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, mencapai sekitar 28.680,47 hektare.
Berikutnya Riau dengan 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Enam provinsi tersebut kini menjadi fokus utama penguatan operasi pencegahan dan pemadaman.
Di Riau, misalnya, sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan. Sumatera Selatan mengerahkan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan 770 personel dengan 219 personel berada dalam status siaga.
Jumlah personel yang besar itu menggambarkan bahwa perang melawan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pesawat dan helikopter.
Api yang terlihat dari udara belum tentu berarti persoalan selesai.
Terutama di lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Setelah air dijatuhkan dari udara, pasukan darat tetap harus masuk melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.
“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” jelas Suharyanto.
Saat ini terdapat 35 unit armada udara yang disiagakan, terdiri atas 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC.
BNPB juga mengupayakan penambahan delapan unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi.
TNBTS, Alarm dari Jawa Timur ancaman karhutla tidak hanya berada di Sumatera dan Kalimantan.
Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, juga menjadi perhatian pemerintah. Kebakaran yang mulai terjadi pada Senin (3/8) itu hingga 10 Agustus telah berdampak pada sekitar 742,70 hektare kawasan.
Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, perkembangan terbaru menunjukkan tidak ada lagi titik api yang terpantau di wilayah P30 dan Dingklik.
Namun, tim gabungan masih melakukan penanganan darat di kawasan Ranupani.
Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara.
Pada Senin (10/8), water bombing dilaksanakan sebanyak sembilan rit dengan total 24.000 liter air yang dijatuhkan untuk membantu pemadaman.
Namun, seperti halnya di kawasan gambut, operasi udara bukanlah akhir dari pekerjaan.
Api harus dipastikan benar-benar mati. Setelah itu, kawasan masih harus diawasi untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan api benar-benar padam dan tidak muncul kembali.
Setelah pemadaman, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi aman sebelum kawasan kembali dibuka,” ujar Suharyanto.
Untuk sementara, kawasan TNBTS masih ditutup sebagai langkah pencegahan.
Keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan wisatawan, tetapi juga upaya melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi.
Ancaman Tak Berhenti di Batas NegaraKarhutla juga membawa persoalan lain: asap.
Peralihan musim membuat pola angin dominan bergerak dari tenggara ke barat.
Kondisi tersebut berpotensi membawa asap dari wilayah Indonesia menuju Malaysia.
Pantauan citra satelit menunjukkan asap terdeteksi menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.
Di dalam negeri, kualitas udara juga mulai menjadi perhatian.
Pada 9 Agustus, sejumlah wilayah tercatat berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat.
Kota Pontianak bahkan mencatat nilai AQI tertinggi, yakni 193.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Asap yang dihasilkan dapat langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.
Anak-anak, balita, lansia, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling membutuhkan perlindungan ketika kualitas udara memburuk.
Jangan Menunggu Api Membesar di balik pengerahan puluhan ribu personel, armada udara, pompa, selang, hingga peralatan pendukung lainnya, pemerintah menyadari bahwa memadamkan api hanyalah salah satu bagian dari persoalan,dimana pencegahan tetap menjadi kunci.
Dalam rakor, pemerintah menyoroti masih adanya regulasi daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Regulasi semacam itu dinilai perlu ditertibkan agar tidak menjadi celah terjadinya pembakaran, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga diperkuat.
Sebab, ketika api sudah membesar dan asap menyelimuti permukiman, biaya sosial dan lingkungan yang harus ditanggung jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan sejak awal.
BNPB menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh menunggu kebakaran meluas.
“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” pungkas Kepala BNPB.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait kini memasuki fase penting menghadapi puncak risiko karhutla Agustus–September.
Ketika hujan belum tentu datang dan awan belum tentu terbentuk, pasukan darat menjadi benteng pertama.
Mereka bukan sekadar mengejar api yang terlihat, tetapi juga mencari bara yang tersembunyi di balik tanah, memastikan api benar-benar padam, dan mencegahnya kembali menyala.
Di tengah musim kemarau, pekerjaan itu menjadi perlombaan melawan waktu.(**).
0 Komentar