Pantauterkini – Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib) gelar Aksi damai di Balaikota dan di Gedung DPRD Kota Sukabumi Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan kepada Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Geratis (MBG) dan DPRD Kota Sukabumi untuk segera melakukan audit terhadap anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Sukabumi, aksi digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-112 Kota Sukabumi pada Rabu (1/4/2026)


Sejumlah massa menyampaikan protes keras terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal dan kurang transparan.


Massa mengawali aksinya di depan Balai Kota sebelum akhirnya bergeser ke Gedung DPRD, disaat rapat paripurna hari jadi Kota Sukabumi tengah berlangsung.


Dalam orasinya, massa Forwacib menyoroti ketimpangan antara anggaran yang dikucurkan pemerintah dengan realitas menu makanan yang diterima siswa. Mereka menduga telah terjadi praktik mark up harga makanan yang tidak sesuai spesifikasi.


“Aksi ini murni bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan keterbukaan. Kami mendorong aparat penegak hokum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga terkait lainnya agar segera turun tangan melakukan audit guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran tidak dikorupsi., kami menduga ada praktik mark up. Contoh menu yang dibagikan diduga tidak sesuai dengan nilai anggaran yang seharusnya.” tegas perwakilan Forwacib, Dadang, disela-sela aksi.


Menanggapi tuntutan massa, Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, tidak menampik adanya kendala dalam pengawasan ditingkat bawah. Ia mengakui pihak koordinator wilayah (korwil) dan koordinator kecamatan (korcam) kurang optimal, terutama dalam hal pelaporan.


“Memang ada keteledoran, terutama dari korwil yang belum menyampaikan laporan selama bulan puasa. Seharusnya mereka rutin melaporkan menu setiap hari,” kata Andri.

 

​Andri berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar program unggulan ini tidak lagi dinodai oleh masalah teknis maupun administratif dimasa mendatang


Respon DPRD: "Kritik Adalah Kado Evaluasi"


Menanggapi gelombang protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menyatakan bahwa kritik masyarakat merupakan kado stimulus bagi pemerintah daerah untuk berbenah.


"Setiap protes adalah energi untuk perbaikan. Apa yang disampaikan massa adalah fakta-fakta yang mungkin terjadi dilapangan," ujar Rojab.


Ia menekankan bahwa program MBG memiliki dua misi utama yakni peningkatan gizi anak sekolah dan pemberdayaan ekonomi lokal.


Selain itu Rojab juga menyoroti adanya aspirasi dari pelaku usaha lokal yang merasa belum dilibatkan dalam rantai pasok program ini. Terkait dugaan kualitas makanan yang buruk, ia meminta adanya pembuktian teknis dan akan segera berkoordinasi dengan Komisi III.


Tegas Terhadap Integritas Anggota Dewan


Menanggapi isu miring mengenai keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG  pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rojab memberikan pernyataan tegas. Ia menjamin akan ada sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran kode etik.


"Dewan dilarang keras terlibat dalam pengelolaan teknis seperti itu. Jika memang terbukti secara administratif ada anggota dewan yang masuk dalam pengelolaan SPPG, kami akan menyerahkannya ke Badan Kehormatan (BK) untuk diproses," pungkasnya.


Forum Warga Cibeureum Bersatu berharap, melalui aksi damai ini, aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang demi terciptanya tata kelola SPPG/MBG yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.

Aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan.

 

 

 

 

Editor : Usep